Thomas Djawa: Pojok Pengawasan Jangan Sekedar Pajangan

Kalabahi, Humas Bawaslu Alor- Dalam rangka meningkatkan Pengawasan Partisipatif,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT lakukan diskusi ” Pengembangan Pojok Pengawasan”.

Kegiatan dilakukan secara Daring dengan melibatkan peserta  Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) serta pimpinan Bawaslu Kabupaten/ kota se- Provinsi NTT dengan Pembicara, Jeirry Sumampow.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT Thomas Djawa, SH dalam arahannya menyampaikan, terkait dengan kerja- kerja pengawasan, pojok pengawasan menjadi salah satu bagian yang terpenting karena merupakan pusat informasi.

Djawa berharap agar semua turut berpartisipasi dalam kegiatan karena pojok pengawasan bukan hanya sekedar pajangan, namun perlu dikembangkan pada tiap Bawaslu Kabupaten/kota.

“Bawaslu Provinsi NTT sudah melakukan beberapa kegiatan  melaui pojok pengawasan, dan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota”. tegas Djawa dalam arahannya, Kamis (9/12/2021) di Kantor Bawaslu Provinsi NTT.

Thomas menuturkan, pojok pengawasan kali ini tidak saja secara of line tetapi ada pengembangan secara online . oleh karena itu, perlu  dilakukan pegemmbangan aplikasi pojok pengawasan yang terintegrasi di provinsi dan kabupaten agar semua pihak bisa dapat mengakses informasi melaui pojok pengawasan.

“jadi bisa secara online dan ofline  yang kemudian melayani semua para pemangku kepentingan, bahkan seluruh lapisan masyarakat di pojok pengawasan, juga nanti dikembangkan aplikasi pojok pengawasan”. Ujarnya.

Ditambahkan, untuk pelaksanaan persiapan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024 mantan anggota KPU itu berharap agar Pojok pengawasan ini bisa menjadi media literasi.

Pada pertemuan itu Jeirry selaku pembicara memimpin diskusi tentang pengembangan literasi pemilu dan pengembangan pojok pengawasan. Dirinya menjelaskan, literasi dipahami sebagai kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Literasi juga dimaknai sebagai kemampuan untuk mencari dan mendapatkan informasi secara digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

Dalam konteks literasi, lanjut Jeirry, sesunggunya lietrasi sebagai kemampuan untuk mencerna dan mengelola berbagai macam informasi data, dalam rangka membangun kapasitas diri untuk ikut dalam arus- arus perubahan masyarakat yang ada seperti peristiwa-peristiwa pemilu demokrasi misalnya pemilu dan pilkada.

Sumampow menambahkan, Literasi dalam konteks pemilu tidak terlepas dari pendidikan politik dan kecerdasan politik.

“Jadi tidak sekedar memberikan informasi tetapi upaya untuk membangun kapasitas pemilihan, dan kapasitas rakyat untuk berdaya dan menjadi subjek yang berdaulat”. Ujarnya.

Terkait pojok pengawasan, Sumampow menjelaskan agar menjadi sumber informasi pengawasan pemilu dan media, dimana semua kelompok masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dengan Pengawasan Pemilu dan memiliki nilai edukasi bagi masyarakat.

Pimpinan Bawaslu Kabupten Alor Dominika Deran, S.Pd (Ketua) bersama Anggota Orias Langmau, SE dan Amirudin Bapang, S.Pt mengikuti diskusi tersebut sampai selesai.*Denjo