Awasi Vermin, Bawaslu: Perlu Memperhatikan Syarat Formil Pendaftaran ParPol

Kalabahi, Humas Bawaslu Alor-  Pengawasan Verifikasi Administrasi (Vermin) Partai Politik terus dilakukan oleh  Bawaslu Kabupaten Alor. Pengawasan dilaksanakan pada, kamis (01/09/2022)  di KPU Kabupaten Alor.

Hadir pada kegiatan dimaksud, Ketua Bawaslu kabupaten Alor  Dominika Deran, S.Pd bersama Anggota Orias Langmau, SE dan Amirudin Bapang, S.Pt didampingi tiga orang Staf.

Pengawasan Vermin dilakukan untuk mengetahui sejauh mana, partisipasi Partai Politik terkait syarat formil menurut pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020 yang mana mengklasifikasi ParPol dalam tiga kategori yakni  ParPol peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Thersold/PT), ParPol Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan Partai baru.

Saat melaksanakan pengawasan, Ketua Bawaslu Kabupaten Alor menyampaikan, kehadiran hari ini untuk mengetahui sejauh mana respon balik  dari Partai Politik terkait hasil verifikasi administrasi yang dikirim KPU ke ParPol tentang  keterpenuhan syarat bagi yang Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Ditambahkan koordinator Divisi PHL Bawaslu kabupaten Alor Orias Langmau bahwa sesuai himbauan dari Bawaslu provinsi NTT tanggal 29 Agustus 2022, di tegaskan agar Bawaslu kabupaten/kota memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah dalam SIPOL. Langmau menjelaskan, dokumen yang perlu menjadi fokus perhatian yang diunggah melalui SIPOL  mencakup data kegandaan, pencatutan nama masyarakat yang bukan merupakan anggota ParPol namun masuk dalam SIPOL dan data keanggotaan ParPol sesusi KTA dan KTP.

“Kalau SIPOL yang ada di Bawaslu, KTA dan KTP tidak nampak, dan SIPOL yang ada di KPU secara kasat mata dari awal sampai akhir kami tidak ikuti bersama tim verifikator, sehingga kami ingin pastikan data keanggotaan sudah dilakukan pencocokan dengan KTA dan KTP yang terupdate kemarin, ataukah ada perubahan”, tegas Langmau.

Dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota juga harus memperoleh pemberitahuan hasil verifikasi admnistrasi terkait status keanggotaan ParPol yang Belum Memenuhi Sayarat (BMS) dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari KPU sesuai tingkatan melalui notifikasi SIPOL. *Tim