Bawaslu Alor Menghadiri Sosialisasi Hasil Survei Nasional Pemetaan Kerawanan Pilkada Tahun 2020

Kalabahi, Humas Bawaslu Alor. Kamis 9 Juli 2020 pukul 13.00 WIB Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Hasil Survey Nasional Update Pemetaan Kerawanan Pilkada 2020 Tahap I yang dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi PHL dan Staf Pengawasan dari 22 Kabupaten/Kota Se–Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Alor juga turut berpartisipasi menghadiri kegiatan ini. Dalam Arahan pembukaannya Ilham Yamin Kabag Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran menyatakan bahwa kebijakan publik bisa digunakan secara eksternal dan internal dimana didasarkan atas klasifikasi Riset Sosial berdasarkan pemangku kepentingan yang terdiri dari Riset Sosial dan Jenis Riset Sosial Aplikasi yang terbagi lagi dalam Riset Aksi/Rencana aksi IKP Pilkada Serentak, Riset Evaluasi dan Riset Dampak Sosial. Cak Masykur panggilan akrab dari Maskurudin Hafidz Tenaga Ahli Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu dalam pengantarnya menyebutkan bahwa usaha dari Bawaslu RI sudah dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi mulai dari pencegahaan, pemetaan, pengawasan dan sinkron yang semuanya itu akan disesuaikan dengan instrument IIKP. Kasubag Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Wilayah II) Konstruksi hasil survey Pemetaan Kerawanan Pilkada 2020 terdapat perbedaan indeks kerawanan dalam Dimensi dalam konteks sosial politik, Dimensi pelaksanaan pemilu bebas aktif, Dimensi Kontestasi dan Dimensi partisipasi. Menurutnya, dalam Konteks sosial penilaian indeks kerawanan diukur dalam 4 indikator yang dikelompokkan dalam aspek gangguan keamanan dan kekerasan/intimidasi pada penyelenggaraan pemilu dimana pada wilayah NTT indeks kerawanan Sosial tinggi adalah Kabupaten Malaka (adanya kasus kekerasan Fisik) dan TTU (adanya bencana alam). Dalam Konteks politik yang ditopang dalam 11 indikator dan dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu Kabupaten TTU dan Kabupaten Manggarai karena adanya ketidaknetralan ASN, adanya mobilisasi ASN, Intimidasi ASN, Penyalahgunaan anggaran adalah contoh kabupaten dengan indeks kerawanan tinggi dalam konteks politik . Hampir disemua kabupaten/ Kota di wilayah NTT selalu mempunyai nilai kerawanan tinggi pada konteks dukungan infrastruktur yang didukung oleh 6 indikator dengan memiliki 2 Aspek Infrastruktur dan dukungan teknologi informasi. Dalam konteks pandemi didukung oleh 14 indikator yang dikelompokkan kedalam 5 aspek (Anggaran Pilkada terkait Covid, Data terkait Covid, Dukungan pemerintah, Hambatan pengawasan pemilu dan Resistensi masyarakat) dimana di Nusa Tenggara Timur relatif memiliki nilai kerawanan yang rendah dan sedang. Update indeks kerawanan pada bulan Juli ini adalah Update bagian kerawanan yang kemudian dapat dipetakan dalam tingkat isu kerawanan pemilu. Dengan memetakan bisa disusun strategi pencegahan dan pengawasan pada masa tahapan untuk Pemilu yang baik dan lancar.