Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Alor Sambangi PKS, Perkuat Konsolidasi Demokrasi

Humas

 

Kalabahi, Humas Bawaslu Alor. Upaya memperkuat demokrasi yang sehat terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Alor. Ketua dan anggota Bawaslu Alor melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus konsolidasi demokrasi ke sekretariat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Alor, Rabu (13/5/2026).

Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rahmat Laba, S.Pd.I. memberikan apresiasi atas langkah aktif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Alor dalam melakukan Konsolidasi Demokrasi.

Menurutnya, Konsolidasi Demokrasi sebuah kolaborasi strategis antara Penyelenggara dan Peserta Pemilu dalam menyamakan persepsi sejak dini, untuk membangun kualitas demokrasi yang lebih sehat, bermartabat, dan berkelanjutan di masa mendatang.

 

humas

 

Ia menilai, konsolidasi demokrasi menjadi perpanjangan tangan partai politik dalam menghadirkan politik yang sehat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Alor Orias Langmau menegaskan bahwa sejumlah isu strategis masih menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan demokrasi di daerah, mulai dari praktik politik uang, penyebaran hoaks, netralitas ASN dan TNI, penggunaan fasilitas negara, hingga isu SARA.

Menurutnya, praktik politik uang di Kabupaten Alor masih tergolong tinggi berdasarkan sejumlah kasus yang pernah ditangani.

“Ini menjadi tanggungjawab bersama agar ke depan praktik politik uang tidak lagi terjadi. Prinsip jujur dan adil harus menjadi dasar kita bersama dalam menjaga demokrasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahaya penyebaran hoaks dan isu SARA yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi jika tidak diantisipasi sejak dini.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Alor Therlince Loisa Mau menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki tiga tugas utama yang melekat yakni pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap potensi pelanggaran pemilu/Pemilihan.

Menurut Inche, selama proses Pemilu/Pemilihan sebelumnya, Bawaslu Alor telah menangani sejumlah pelanggaran, termasuk dugaan pidana pemilu dan pelanggaran administratif.

“Tren pelanggaran di Alor masih didominasi praktik money politik. Ada kasus pembagian uang oleh calon legislatif dan Warga Masyarakat lokal di beberapa wilayah kecamatan yang kami proses hal ini merupakan upaya tindak Pelaku Politik Uang” jelas inche.

Ia juga menegaskan, apabila masyarakat menemukan adanya penyelenggara yang tidak netral dalam proses pemilu mendatang, masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Alor Salim Suro Ratu menekankan, bahwa seluruh pemangku kepentingan merupakan mitra dalam menjaga kualitas demokrasi setiap lima tahun sekali.

“Partai politik memiliki peran penting dalam pendidikan politik masyarakat. Karena itu, kami berharap PKS juga aktif melakukan sosialisasi politik yang sehat agar pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang dan isu SARA dapat diminimalisir ke depan,” ungkapnya.

Melalui pertemuan ini, Bawaslu Alor berharap kolaborasi dengan partai politik semakin kuat, sehingga kualitas demokrasi di Kabupaten Alor terus tumbuh menuju pemilu yang lebih bersih, berintegritas, dan bermartabat.

 

humas