Sambangi PPP, Bawaslu Alor Beberkan 5 Isu Krusial yang Mengancam Demokrasi

Kalabahi, Humas Bawaslu Alor. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Alor terus bergerak aktif memperkuat sinergi dengan berbagai elemen demi mewujudkan pesta demokrasi yang bersih. Terbaru, Ketua Bawaslu Alor, Orias Langmau, menghadiri undangan audiensi dari DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Alor yang digelar di Sekretariat DPC PPP, Kelurahan Wetabua, Kamis (16/7/2027).

Pertemuan strategis ini juga menghadirkan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Alor sebagai pembicara, serta dihadiri langsung oleh jajaran Dewan Pengurus Cabang PPP Alor.

Ketua Majelis Harian DPC PPP Alor, Mad Marweki, dalam sambutannya menekankan pentingnya agenda ini bagi partai politik untuk mendapatkan masukan konkret dan pembekalan materi dari penyelenggara pemilu serta pemerintah daerah.

"Agenda ini sangat penting agar parpol mendapat kesiapan matang menghadapi proses demokrasi ke depan. Selain itu, ini adalah bagian dari komitmen kami membangun kemitraan bersama penyelenggara dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun Alor ke arah yang lebih baik," ujar Marweki.

Saat diberikan kesempatan memaparkan materi, Ketua Bawaslu Alor Orias Langmau menjelaskan bahwa meskipun tahun 2026 merupakan periode non-tahapan, Bawaslu Alor tidak tinggal diam. Pihaknya langsung turun ke akar rumput menggelar Konsolidasi Demokrasi yang menyasar pimpinan parpol, aparatur desa, komunitas masyarakat, bahkan pemangku kepentingan lainnya hingga pemilih pemula di berbagai SMA.

"Langkah proaktif ini kami ambil mengingat tahapan krusial Pemilu dan Pilkada berikutnya akan segera dimulai pada tahun 2027 mendatang. Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, sehingga masyarakat harus dilindungi agar bisa memilih pemimpin sesuai hati nurani tanpa paksaan atau intimidasi," jelas Orias.

Berkaca dari evaluasi pemilu sebelumnya, Orias blak-blakan menyoroti sejumlah "rapor merah" yang masih menjadi ancaman nyata bagi demokrasi di Alor. Salah satu tantangan terbesar dan isu klasik yang paling diantisipasi adalah praktik politik uang (money politics).

"Politik uang adalah racun bagi kualitas demokrasi kita yang langsung merusak pelayanan publik. Jika dibiarkan, warga atau caleg yang punya kualitas dan integritas bagus tetapi tidak punya modal uang pasti akan tersingkir," tegas Orias.

Selain politik uang, Orias membedah empat isu krusial lainnya yang wajib diwaspadai bersama:

1. Netralitas ASN: Angka pelanggaran ASN tergolong cukup tinggi. Parpol diharapkan ikut mengedukasi anggotanya dan masyarakat yang berstatus ASN agar tetap fokus pada pelayanan publik, bukan politik praktis.
2. Hoaks dan Isu SARA: Maraknya ujaran kebencian di media sosial rawan meracuni generasi muda. Penggunaan medsos secara bijak harus terus digaungkan.
3. Kampanye di Tempat Ibadah: Praktik ini dilarang keras oleh aturan dan fasilitas keagamaan harus dijaga agar tidak dipolitisasi.
4. Isu Oligarki: Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memengaruhi pilihan pemilih.

Orias juga mengupas empat jenis pelanggaran pemilu yang wajib dipahami publik, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya.

Sebagai bukti ketegasan Bawaslu Alor dalam menjaga integritas pemilu, Orias membeberkan empat poin krusial hasil evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu 2024 lalu:

• Pelanggaran Administratif Tuntas: Seluruh kasus administratif diproses secara profesional hingga sidang putusan tanpa ada yang menggantung.
• Sanksi Tegas Internal: Menindak keras oknum penyelenggara ad-hoc yang terbukti tidak netral tanpa kompromi.
• Tidak Tebang Pilih: Bawaslu Alor terbukti menyeret sejumlah pejabat publik yang terlibat politik praktis ke lembaga berwenang, mulai dari Kepala Desa (Kepdes), Sekretaris Desa (Sekdes), ASN, Sekretaris Dinas (Sekdin), hingga Kepala Tata Usaha (KTU).
• Gempur Politik Uang: Sukses mengawal 2 kasus money politics di Kabupaten Alor hingga mendapatkan putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) sampai tingkat banding.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Alor juga merilis peta kerawanan wilayah. Berdasarkan pemetaan, terdapat lima kecamatan di Kabupaten Alor yang masuk kategori rawan pelanggaran pidana maupun kode etik, yaitu Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Tengah Utara, Pantar Tengah, dan Mataru.

Menutup penyampaiannya, Orias berharap partai politik selaku peserta pemilu dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu untuk mengedukasi warga. Parpol diharapkan menjadi benteng utama dalam membangun kesadaran politik yang bersih, sehat, dan bermartabat. Selain itu, Orias juga mengingatkan parpol untuk tetap memperhatikan dan memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Alor memaparkan dua tugas utama yang kini menjadi fokus instansinya. Tugas pertama adalah mengawal isu ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas daerah, dan tugas kedua adalah melakukan pembinaan serta fasilitasi terhadap partai politik agar dapat berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi.

"Kesbangpol memiliki tanggung jawab ganda yang sangat krusial saat ini. Kami tidak hanya memastikan stabilitas politik melalui pembinaan parpol, tetapi juga menjaga ketahanan pangan masyarakat di Alor agar tetap kondusif. Kedua hal ini saling bertalian erat demi mewujudkan daerah yang stabil dan sejahtera," ujar Sekretaris Kesbangpol Alor dalam pertemuan tersebut.

Sebagai langkah nyata memperluas jejaring kerja, Kesbangpol Alor mengumumkan program inventarisasi pemuda potensial di setiap wilayah kecamatan hingga desa. Para pemuda yang terdata nantinya akan dirangkul sebagai mitra strategis Kesbangpol dalam mengawal berbagai program pembangunan dan menjaga ketertiban wilayah.

Selain itu, Sekretaris Kesbangpol juga memberikan catatan penting terkait tata kelola administrasi partai politik. Ia berharap seluruh sekretariat partai politik, termasuk DPC PPP Alor, dapat selalu terbuka secara aktif.

"Kami sangat berharap sekretariat partai harus selalu terbuka dan aktif. Keterbukaan ini sangat penting demi kelancaran pengurusan administrasi parpol, koordinasi berkala, serta pelayanan informasi yang cepat dan akurat," tegasnya.

Di hadapan pengurus DPC PPP, Kesbangpol Alor memaparkan sejumlah agenda prioritas yang akan diakselerasi dalam waktu dekat, di antaranya:

• Akselerasi Pendidikan Politik: Program edukasi yang menyasar masyarakat umum serta para siswa sekolah menengah sebagai pemilih pemula, guna meningkatkan kesadaran berdemokrasi sejak dini.
• Sosialisasi Netralitas ASN: Penegasan kembali aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menjaga integritas pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Alor agar bebas dari intervensi politik praktis.
• Pengawasan Partisipatif Masyarakat Adat: Mendorong peran aktif masyarakat adat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi di wilayah adat masing-masing, sehingga nilai-nilai lokal tetap terjaga dalam bingkai hukum yang berlaku.

Melalui pertemuan konsolidasi ini, Kesbangpol Kabupaten Alor berharap DPC PPP Alor dapat terus menjadi mitra yang solid dalam mengedukasi konstituennya serta bersama-sama menyukseskan program-program strategis demi kemajuan Daerah. Kegiatan berjalan dengan baik dan diakhiri dengan disikusi dan pose bersama.